"Berjuta wajahmu tampak olehku. Wahai saudaraku
petani, dengan istri dan anakmu. Garis-garis wajahmu di abad 21 ini masih
serupa dengan garis-garis wajahmu. Abad yang lalu garis-garis penderitaan
berkepanjangan dan aku malu, aku malu padamu."
(Taufiq Ismail)
Berbicara sektor pertanian tidak asing lagi ketika kita berbicara tentang
negara ini. Agraris adalah platform yang terpampang jelas dalam perjalanan
bangsa. Indonesia sebagai negara agraris adalah negara pengekspor dan pengimpor
produk pangan terbesar di dunia. Banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa kita
akan masuk ke dalam jebakan pangan yang akan sangat sulit keluar di kemudian
hari. Tantangan masa mendatang dalam penyediaan pangan, peningkatan ekspor,
pembenahan kelembagaan, pembangunan infrastruktur, dan devisa negara yang
semakin berat terutama berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk, tingkat
pendidikan petani dan sumber daya alam.
Tingkatkan Kesejahteraan Petani
Swasembada beras menjadi sebuah kebanggaan tersendiri
bagi kursi kepemerintahan saat itu. Namun di balik itu semua kita akan melihat
fenomena yang unik untuk dikaji dan dibahas bersama. Secara mendasar swasembada
bisa diartikan surplusnya kebutuhan atau ketersediaan akan suatu barang. Dengan
adanya swasembada beras secara otomatis daya beli pemerintah terhadap hasil
petani padi akan tinggi sehingga petani akan mendapatkan pendapatan yang
realistis dari harga jual. Sangat berbeda kondisinya dengan realita sekarang,
banyak petani yang tingkat kesejahteraannya di bawah rata-rata karena tidak bisa
mendapatkan harga gabah atau beras dengan harga yang sesuai. Entah itu karena
ulah tengkulak atau penetapan standar harga yang rendah oleh pemerintah atau
bahkan mereka tidak tersentuh sedikit pun dari pemerintah. Ironi memang, bisa
kita lihat melalui data di setiap daerah terkait dengan Nilai Tukar Petani yang
rendah atau bahkan mengalami penurunan di setiap tahunnya. Hal ini menjadi
pertanyaan besar bagi kita, Apakah petani menjadi lebih sejahtera atau hanya
semata2 keberhasilan pemerintah dalam menjalankan programnya tanpa peduli
dengan nasib petani, kita ambil contoh saja kasus ini seperti kerja rodi.
Peningkatan kesejahteraan petani sangat di perlukan baik itu melalui pembelian
harga bahan pangan dengan cukup tinggi maupun sebuah subsidi harga hasil
pertanian oleh pemerintah sehingga interval antara biaya kemudian pendapatan
menjadi layak untuk seorang petani.
Membangun lembaga yang solid untuk fokus pada hasil
tanaman pangan selain padi
Isu yang bergulir saat ini yaitu diversifikasi pangan
namun jika kita dapat melihat bersama, mengapa usaha usaha untuk menjalankan
ini seolah stagnan atau berhenti di tempat dan seperti jatuh bangun untuk terus
bertahan. Dan juga kita melihat mengapa usaha untuk mempertahankan padi sebagai
makanan pokok tetap konsisten. Terlihat jelas dari kasus di atas terfokus pada
lembaga pemerintah (BULOG) mengambil peranan penting dalam penampung hasil dan
pendistribusian beras. Tetapi pada tanaman pangan lainnya seperti jagung,
kedelai, gandum dan lain-lain belum ada jaminan untuk harga standar. Layaknya
pembelian padi di BULOG dengan harga standar. Hal ini semakin mempersulit
petani dalam pemasaran dan terkadang mengapa petani lebih memilih tengkulak,
karena ketergantungan dan ada jaminan harga walaupun nilainya masih di bawah harga
standar. Petani harus bersusah payah mendapatkan harga pasaran yang sering
berubah-ubah. Inilah salah satu terobosan baru, entah pemerintah membuat
lembaga baru atau menggabungkan kinerjanya dengan BULOG.
Kemudahan dalam permodalan, sektor pertanian di kenal
dengan sektor yang sulit mendapatkan kepercayaan dalam permodalan. Hal tersebut
berkaitan dengan ketidakpastian, melihat pertanian ini sangat erat berkaitan
dengan faktor ilkim dan kemampuan SDM pengelola sehingga kepercayaan investor
atau lembaga permodalan sulit untuk memberikan dana segar karena kurang adanya
jaminan. Berkaitan dengan pendanaan maka pemerintah perlu untuk membentuk
lembaga keuangan untuk bidang pertanian seperti Bank Pertanian. Mungkin banyak
BPR yang dapat mendanai usaha pertanian namun tidak dalam jumlah yang besar.
Tidaklah mungkin pertanian dibangun tanpa keberpihakan. Tidaklah mungkin
pertanian dibangun Apple to Apple dengan industri. Negeri seperti Thailand dan
China secara sadar mendirikan Bank Pertanian karena bank itu dibutuhkan untuk
membantu perkembangan pertanian. Terbukti, pertanian di kedua negara tersebut
bisa menjadi penopang kemajuan negara. Program Pemerintah untuk Kabinet SBY
Jilid dua khususnya bidang pertanian adalah membangun Bank Pertanian. Semoga
harapan kita semua dapat tercapai sehingga petani tidak lagi tercekik oleh
permasalahan modal.
Pembangunan Infrastruktur yang rapi dan strategis
serta pengaktifan kelembagaan yg mendukung sektor pertanian seperti KUD
Pembangunan ekonomi kerakyatan merupakan perwujudan
dari demokrasi ekonomi yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini
mengandung arti bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya diperoleh dengan
menggunakan sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh sebagian besar rakyat secara
individu maupun melalui organisasi ekonomi rakyat seperti koperasi, usaha
kecil, usaha menengah serta usaha besar yang hasilnya dapat dinikmati dan
diterima oleh rakyat. Optimalisasi support sistem yang ada akan meningkatkan
lever perkembangan pertanian. Pembangunan infrastruktur kemudian perangkat
ekonomi sangatlah dibutuhkan dalam merevitalisasi sektor ini. Pembangunan
infrastruktur akan sangat membantu dalam proses pertanian dari sektor hulu
hingga ke hilir. Irigasi, pasar induk, perangkat perekonomian dan lainnya
adalah fokus revitalisasi. Maka dengan hal tersebut membantu petani dalam
mengakses proses produksi sampai pemasaran.
Kebijakan dan peraturan pemerintah harus relevan
dengan kondisi saat ini
Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
menjadi serangkaian agenda besar pemerintah 5 tahun ke depan. Namun serangkaian
kebijakan tersebut tidak memiliki konsistensi serta tidak mencerminkan sense of
humanity. Hal ini dilihat dari dampak yang telah terjadi maupun bakal muncul
terhadap kesejahteraan petani Indonesia dan ketahanan pangan nasional. Jatuhnya
harga gabah di tingkatan petani serta pencabut subsidi pupuk yang sangat tidak
relevan dengan kondisi sekarang sehingga membuat petani geram dengan sikap
pemerintah atas kenaikan faktor produksi tersebut. Hal tersebut memperlihatkan
betapa lemahnya antisipasi pemerintah terhadap permasalahan yang menyangkut
kehidupan para petani. Kebijakan yang saat ini digulirkan oleh pemerintah
seolah menunggu perkembangan pasar namun tidak melihat jauh ke depan. Kemudian
banyak kasus yang memperlihatkan tidak konsistennya pemerintah untuk mendukung
pertanian melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Sudah saatnya
pemerintah membuang arogansi sektor yang hanya membesarkan prestasi
masing-masing.
Akselerasi pelaksanaan reforma agraria
Reforma agraria adalah jawaban paling tepat. Inti dari
reforma agraria adalah landreform, yakni penataan ulang struktur penguasaan
tanah menjadi lebih berkeadilan sosial. Melalui landreform, rakyat miskin,
terutama kaum tani yang hidupnya bergantung pada penggarapan tanah, dipastikan
akan mendapatkan akses pemilikan tanah. Fobia atas istilah landreform hendaknya
segera diakhiri. Pada masa lalu isu landreform menjadi momok menakutkan akibat
stigma negatif dari rezim yang memang anti-landreform, namun saat ini
landreform merupakan keharusan sejarah. Negara mesti mengerahkan segenap
kemampuan membantu rakyat penerima manfaat reforma agraria itu dengan berbagai
kemudahan dan akses. Ringkasnya, reforma agraria adalah program landreform yang
disertai program-program penunjang berikutnya. Dalam bahasa Joyo Winoto,
reforma agraria adalah landreform plus acces reform. Mengutip (mantan Ketua
Konsorsium Pembaruan Agraria) Noer Fauzi, masih harus diperhitungkan kekuatan
resistensi dari golongan yang antireforma agraria. Negara mana pun yang kini
maju, selalu diawali dengan pelaksanaan reforma agraria dalam fase awal
pembangunan bangsanya. Reforma agraria bukanlah isu ideologis "kiri"
atau "kanan" atau "tengah". Lahan seluas 8,15 juta hektar
akan dibagikan pemerintah mulai 2007 hingga 2014. Diperkirakan, 6 juta hektar
untuk masyarakat miskin dan 2,15 juta hektar untuk pengusaha guna usaha
produktif yang melibatkan petani perkebunan. Pembagian tanah secara merata dan
berkeadilan sangat dibutuhkan saat ini sehingga sebuah akselerasi pelaksanaan
ini menjadi prioritas utama mengingat tanah di negara ini khusus untuk
pertanian menurun secara signifikan untuk pembangunan perindustrian dan
perumahan.
Semoga adanya Hari Tani Nasional ini merupakan wujud
nyata kepedulian kita terhadap nasib para petani dan percepatan pembangunan
pertanian akan segera tercapai. Swasembada pangan bukan lagi sekedar wacana,
namun benar-benar dalam bentuk nyata untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera.
Jayalah petaniku! Jayalah pertanianku! Jayalah Indonesiaku!